Banyak mekanisme dicetuskan di atas bumi ini karena ingin melakukan suatu hal yang baik tapi tanpa melalui suatu kajian yang lengkap, begitu juga dengan Mekanisme REDD yang setiap tahun dibicarakan namun keputusannya setiap tahun juga tidak ada yang sesuaiu untuk seluruh tipologi kawasan dan masyarakat pribumi yang hidup bergantung dari keberadaan hutan tersebut.

Setelah berubah menjadi REDD++ pun sebenarnya belum sepenuhnya baik untuk diberlakukan pada Negara yang beragam suku seperti di Indonesia. Papua adalah satu-satunya pulau yang masih memiliki hutan hujan tropis di kawasan Asia dan Pacific, namun mekanisme REDD tersebut tidak berpihak kepada mereka, karena mekanisme itu diciptakan untuk Civil Society bukan untuk Indigenous People, maka walaupun mereka memiliki hutan secara fakta, namun dana untuk pengelolaannya akan bergulir lebih dahulu kepada kepentingan Negara dahulu dari Pusat sampai kabupaten. Sehingga memang tak ada manfaatnya bagi Masyarakat Pribumi, dan sebaiknya kembali kepada Pengelolaan Hutan Berbasis Hukum Masyarakat Pribumi yang berkelenajutanlah yang seharusnya di dorong untuk Kawasan Hutan Hujan Tropis mengingat dari ketiga Kawasa Hutan Tropis di Kathulistiwa adalah milik Indigenous People.

Dan memberikan penjelasan yang benar kepada masyarakat pribumi agar mereka dapat melakukan program itu dan tahu menempatkan diri pada situasi negosiasi pemanfaatan hutan.